🐠 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Kemendagri sendiri telah mengeluatkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/1925, tanggal 20 April 2017 perihal Peningkatan Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran di daerah, yang di antaranya menyebutkan tentang pemberian tunjangan risiko tinggi, sebagai bentuk pemantik semangat dalam menjalankan tugas. Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 188.34/5170/SJ Tahun 2020. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa. Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Dana Desa. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 11 November 2016 Nomor : 700/4277/SJ Tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/414/427.12/2016 Tanggal 14 November 2016 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Lumajang;

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta,09 Desember 2022 Nomor : 700.1.1/8737/su Yth. 1. Gubernur Sifat : Segera 2. BupatiWali Kota Lampiran : 1 (satu) berkas di Hal : Penguatan Inspektorat Daerah Seluruh Indonesia Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam rangka penguatan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan

menteri dai-am negeri dan menteri perencanaan pe-mbangunan nasional/ kepala badan perencanaan pembangunan nasional jakarta, 16 juni 2021 yth. 1. gubernur. 2. bupati/wali kota. seluruh indonesia surat edaran bersama nomor : 050/3499/sj nomor : 3 tahun 2021 tentang pe-nye-larasan rencana pembangunan jangka menengah daerah

Surat Edaran. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 VARIAN OMICRON SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN.

Puspen Kemendagri) KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, penerbitan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 bertujuan untuk menjadikan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efisien.
Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008. Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 25 February 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri; Dilihat 2194 kali; Diunduh 115 kali; Unduh. Batang Tubuh
2. Untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2021, telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini mengenai Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik. 4. Dasar Hukum Menteri Dalam Negeri; 6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan 7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. jdih.lkpp.go.id.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah: T.E.U. Badan: Indonesia. Kementerian Dalam Negeri: Tahun Terbit: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tahun 2023. 24 Nov 2023; Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2023.
kerjadanmenaatiketentuanjam kerjacenderungmeningkat.Olehkarenaitu,dalam rangka menjamin peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dimaksud, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Peraturan Pemerintah Nemer 94 Tahun 2021tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;dan g. Keputusan Presiden Nemer 68 Tahun

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 978), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 5 -

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 16/SE/M/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Pindah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu meliputi .